Kamis, 05 Juni 2014

Ekonomi Indonesia, dalam Genggaman Asing

Ekonomi Indonesia dalam genggaman asing menimbulkan pertanyaan, mengapa tema ini yang diangkat? Ini tidak lepas dari salah satu buku yang ditulis oleh Soekarno-2009, yaitu Di bawah Cengkraman Asing atas Persoalan dan Tawaran Revolusi untuk Menjadi Kuat di Dunia.

Terlalu banyak sektor-sektor perekonomian dikuasai oleh asing, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini sektor perbankan sudah 50% ke atas perbankan nasional telah dimiliki oleh asing. Sektor-sektor komunikasi, 3 perusahaan telekomunikasi yang terbesar yaitu telkom, indosat, dan itu kepemilikan asingnya sangat besar diatas 50%.

Sementara pada UUD 1945 PASAL 33 ayat 2 tentang “Cabang-cabang dikuasai oleh negara”. Dan ayat 3 tentang “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan depergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada PASAL 6 UU NO 1 TAHUN 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING, ada beberapa sektor tertutup untuk penanaman modal asing yaitu: pelabuhan, produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelajaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, dan media masa.

Yang perlu di perhatikan dalam ekonomi Indonesia adalah yang pertama prifasisasi, dan sistem ekonomi terbuka dan demokrasi yang menjadi salah satu bahwa asing lebih mudah masuk ke Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang mini market didunia, maka dari itu akan memperngaruhi investor-investor asing lainnya untuk masuk ke Indonesia. Mungkin itu salah satu sebab asing mau masuk ke Indonesia.

Pada dasarnya negara Indonesia sudah 30% dimiliki oleh asing. Indonesia tidak bisa membatasi asing untuk masuk ke Indonesia, mereka hanya bisa meregulasi atau mengatur atau mengakui perusahaan. Sesuatu yang harus kita sadari adalah apabila kita memisahkan diri dari keberadaan asing itu sesuatu hal yang tidak mungkin, namun pemerintah harus mengambil sebuah tindakan untuk membatasi pergerakan asing tersebut pada kegiatan-kegiatan yang mampu dikelola oleh negara sendiri seperti menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai tambah.

Kemudian masalah hot money, pemerintah tentunya membatasi pergerakan hot money ke Indonesia baik dengan cara menurunkan penjualan sertifikat-sertifikat atau surat-surat tentang Indonesia pada pihak luar namun juga tidak menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia, karena dari 1 pihak ketika mendekam menurunkan kesempatan pihak asing untuk masuk ke Indonesia maka akan menghambat perekonomian Indonesia. Namun apabila mereka tidak memberi perluasan kepada pihak asing, itu mengintifikasikan hot money tersebut, maka itu akan membawa kepada resiko yang besar, karena ketika mereka sudah melihat pada perekonomian Indonesia yang suatu saat akan mengalami penurunan maka mereka akan segan memindahkannya. Oleh karena itu harus ada satu kebijakan di mana membatasi pengaturan investasi asing dalam surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.

Kalau kita lihat di Indonesia, saat ini tidak terlepas oleh penjajahan yang dilakukan Belanda ataupun dari negara lain ketika krisis dialami oleh Amerika, Indonesia yang menjadi dampaknya, tetapi apa bila krisis dialami oleh Indonesia, Amerika tidak mengalami dampaknya. Lebih bagus Indonesia membuka diri kepada negara asing.

Dua alasan membuat globalisasi, yaitu untuk perluasan pasal dan untuk mendapatkan keunggulan. Untuk membangun power kita kuat, kita harus menguasai permasalahan industri minyak gas dan industri dilihat dari marketnya. (CIA)




Rabu, 04 Juni 2014

Disbudpar Kota Banda Aceh Siap jadi Mitra HMI Banda Aceh

Banda Aceh - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh melakukan audiensi ke Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banda Aceh, Selasa (3/6). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalin sialturahmi sekaligus berkoordinasi untuk ikut berpartisipasi dalam mempromosikan objek wisata dan cagar budaya Aceh umumnya dan kota Banda Aceh khususnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua umum HMI Cabang Banda Aceh, Indra Abidin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat HMI cabang Banda Aceh akan menyelenggarakan agenda tahunan yang menjadi puncak program kerja yaitu Training Akbar bertaraf nasional.

“Insya Allah dalam waktu dekat HMI Cabang Banda Aceh akan menyelenggarakan Training Akbar yang merupakan proses perkaderan di HMI yang terdiri dari 3 paket kegiatan yaitu Senior Course (SC), Intermediate Training (LK-II), dan Latihan Khusus Kohati (LKK). Kegiatan ini akan diikuti oleh para peserta se-nusantara”, ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan diadakannya kegiatan ini Disbudpar dan berbagai pihak lainnya dapat bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan berskala nasional ini, karena nantinya setelah diadakan training tersebut juga akan dibarengi dengan agenda field trip untuk mengunjungan situs-situs bersejarah, spiritual, budaya, kuliner, dan situs tsunami di Banda Aceh.

Sebelumnya Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Banda Aceh, T. Samsuar dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sangat menyambut niat baik dari HMI Cabang Banda Aceh untuk membantu mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani.

“Pemkot sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada aktivis HMI. Semoga kita bisa menjadi mitra untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani.”, kata T. Samsuar, Selasa (3/6/2014).

Ia juga menambahkan, bahwa semua itu harus berawal dari gagasan dan mimpi (cet langet) setiap generasi muda. Oleh karena itu dengan hadirnya HMI sebagai mitra pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan wisata dan budaya serta perekonomian Aceh kedepan.”, tambahnya (CIA).